Saatnya Memperjuangkan Madrasah Diniyah Takmiliyah

Oleh: Syamsul Wardani

(Founder MDT Al Hanif)

Pernyataan keprihatinan Menteri Agama Nasaruddin Umar terhadap kondisi madrasah di bawah Kementerian Agama (Kemenag) dibandingkan sekolah umum di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) memang patut menjadi perhatian. Namun, ada satu hal yang jauh lebih mendesak untuk diperhatikan: kondisi Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT).

Madrasah-madrasah ini menjadi tempat bagi jutaan anak Indonesia belajar agama, tetapi kondisinya jauh dari kata layak. Banyak bangunan yang rusak, fasilitas minim, dan kesejahteraan guru sangat memprihatinkan. Sayangnya, perhatian dari pemerintah maupun masyarakat masih sangat rendah.

Seharusnya, jika Menteri Agama benar-benar prihatin terhadap pendidikan Islam, fokus utamanya bukan hanya pada madrasah formal yang masih mendapatkan anggaran negara berupa BOS dan bantuan lainnya, tetapi juga MDT yang hampir seluruhnya bergantung pada swadaya masyarakat.

Banyak madrasah diniyah berdiri di daerah terpencil dengan bangunan seadanya. Dindingnya dari papan, atapnya bocor, dan lantainya seadanya bahkan rusak berdebu. Anak-anak belajar tanpa meja dan kursi yang layak, sementara buku pelajaran pun sangat terbatas.

Di sisi lain, guru-guru MDT mengajar dengan penuh keikhlasan, meski gaji mereka sangat kecil, bahkan lebih rendah dari upah buruh harian. Ada yang hanya menerima Rp100.000 per bulan, ada pula yang tidak digaji sama sekali dan hanya mengandalkan infak dari wali murid.

Padahal, peran MDT sangat strategis. Madrasah ini mencetak generasi yang memahami dasar-dasar Islam, membangun karakter, serta menjaga nilai-nilai keagamaan di tengah arus modernisasi. Namun, ironisnya, keberadaan mereka justru terabaikan.

Keprihatinan Menteri Agama semestinya diarahkan kepada bagaimana MDT bisa mendapatkan dukungan yang layak. Jika madrasah formal masih bisa menikmati Bantuan Operasional Sekolah (BOS), MDT justru harus berjuang sendiri untuk bertahan.

Anggaran pendidikan yang dikucurkan untuk sekolah-sekolah negeri dan madrasah formal seharusnya juga dialokasikan untuk MDT. Tidak adil jika negara hanya memperhatikan lembaga yang sudah relatif lebih baik, sementara lembaga yang lebih membutuhkan justru dibiarkan.

Kita juga harus jujur bahwa perhatian masyarakat terhadap MDT masih minim. Banyak orang tua menganggap madrasah diniyah sebagai pelengkap, bukan kebutuhan utama. Akibatnya, dukungan finansial dari masyarakat juga sangat terbatas.

Selain itu, regulasi terkait MDT masih lemah. Tidak ada sistem yang menjamin kesejahteraan guru, tidak ada standar minimal fasilitas, dan tidak ada insentif dari pemerintah bagi mereka yang berjuang di sektor ini. Meskipun beberapa pemerintah kabupaten kota sudah ada yg mengalokasikan dana hibah untuk MDT, namun masih jauh dari kata cukup untuk ukuran saat ini.

Jika memang ingin membangun pendidikan Islam yang lebih baik, Menteri Agama harus mulai dengan kebijakan konkret. Pertama, MDT harus mendapatkan alokasi anggaran khusus, minimal untuk perbaikan fasilitas dan kesejahteraan guru.

Kedua, pemerintah perlu membuat skema insentif bagi guru MDT. Jika tidak bisa memberikan gaji yang besar, setidaknya ada bantuan dalam bentuk tunjangan kesejahteraan atau pelatihan untuk meningkatkan kapasitas mereka.

Ketiga, MDT harus mendapatkan dukungan infrastruktur yang lebih baik. Pemerintah daerah bisa diajak bekerja sama untuk membangun gedung-gedung yang lebih layak bagi anak-anak yang belajar di sana.

Keempat, kesadaran masyarakat harus ditingkatkan. MDT bukan sekadar tempat anak-anak belajar agama, tetapi juga benteng moral bagi generasi muda. Dukungan dari masyarakat, baik dalam bentuk dana maupun keterlibatan langsung, harus lebih dikuatkan.

Kelima, pemerintah perlu memberikan legalitas dan pengakuan yang lebih jelas terhadap MDT. Dengan begitu, mereka tidak lagi menjadi "anak tiri" dalam sistem pendidikan nasional.

Kritik ini bukan untuk menyalahkan Menteri Agama, tetapi untuk mengingatkan bahwa ada masalah yang lebih mendesak yang perlu segera ditangani. Jika kita terus membiarkan MDT dalam kondisi seperti ini, maka kita sedang mengabaikan salah satu pilar penting pendidikan Islam di Indonesia.

Tidak ada gunanya kita berbicara tentang peningkatan kualitas pendidikan Islam jika MDT sebagai fondasi utama justru dibiarkan runtuh. Tidak adil jika kita hanya mengeluhkan perbedaan antara madrasah formal dan sekolah umum, sementara ada madrasah diniyah yang kondisinya jauh lebih parah.

Sudah saatnya pemerintah mengambil langkah nyata. Jangan hanya berhenti pada keprihatinan, tetapi wujudkan dalam kebijakan yang berpihak kepada madrasah diniyah. Pendidikan Islam tidak hanya ada di sekolah-sekolah formal, tetapi juga di madrasah-madrasah kecil yang selama ini luput dari perhatian, yakni Madrasah Diniyah Takmiliyah.

PKBM/Sekolah Paket,  PAUD bahkan sekarang akan ada sekolah rakyat, dikucurkan anggaran yang besar, sedangkan Madrasah Diniyah Takmiliyah yang sudah ada sejak era sebelum Indonesia merdeka dibiarkan terlantar, mati dan hancur dan binasa dalam ketidakpedulian pemerintah dan masyarakat. 

Jika benar kita peduli dengan pendidikan Islam, mari kita mulai dari tempat yang paling membutuhkan. Jika Menteri Agama ingin menunjukkan keberpihakan yang nyata, MDT adalah tempat yang harus diperjuangkan.

Sudah saatnya kita berhenti berpolemik tentang ketimpangan antara madrasah dan sekolah umum, dan mulai berbuat untuk mereka yang benar-benar membutuhkan.

MDT bukan sekadar tempat belajar, tetapi juga benteng moral bangsa. Jangan biarkan mereka terus berjuang sendiri.

Akhirnya kami hanya bisa berdo'a, Bismillah... Ya Allah kami bersyukur memiliki Menteri Agama yang peduli, tambahkan kepeduliannya dengan memperjuangkan kemajuan Madrasah Diniyah Takmiliyah. Aamiin.

Share this post