Silaturahmi MGMP PAI SMP dengan Ketua Komisi IV DPRD Bidang Pendidikan

Pada hari Jumat, 01 Nopember 2024, Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (MGMP PAI) SMP Kabupaten Bogor mengadakan silaturahmi dengan Ketua Komisi IV DPRD Kab. Bogor yang membidangi pendidikan, Bapak Wasto, S.Hut. Audiensi ini bertujuan untuk menyampaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh guru PAI di Kabupaten Bogor, serta mencari solusi yang dapat terakomodasi oleh pemerintah.

Permasalahan yang Diangkat

Dalam silaturahmi tersebut, beberapa permasalahan utama yang disampaikan oleh MGMP PAI SMP antara lain:

Pengadaan Kuota Guru PAI untuk PPG Salah satu isu krusial yang diangkat adalah pengadaan kuota bagi guru PAI SMP Kabupaten Bogor untuk mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG). Hal ini merupakan syarat untuk memperoleh sertifikat pendidik, yang sangat penting untuk mendapatkan Tunjangan Profesi Guru (TPG). MGMP PAI SMP meminta perhatian dari Komisi IV untuk memastikan adanya kuota yang memadai bagi guru PAI. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, mengamanahkan paling lambat tahun 2015 semua guru dalam jabatan wajib sudah tersertifikasi. Namun kenyataannya hingga kini masih banyak guru PAI yang belum sertifikasi dan mengikuti PPG. DPRD dapat berperan dalam mendorong alokasi anggaran yang memadai untuk program PPG, memfasilitasi kerja sama dengan lembaga pemerintah seperti BAZNAS, BWI, serta menyusun regulasi yang mendukung peningkatan profesionalisme guru PAI. Apalagi di tahun 2025 untuk pelaksanaan PPG dipersingkat hanya 2 bulan, yang tentu akan berdampak pada penurunan biaya per gurunya sehingga bisa meningkat jumlah guru yang mengikuti PPG. Dengan demikian pengajuan anggaran bisa meningkat jumlah nominal rupiah dan jumlah pesertanya.
Penyamaan Nominal Tunjangan Profesi Infassing. MGMP juga menyoroti ketidakadilan dalam penetapan nominal Tunjangan Profesi Guru PAI SMP Infasiing yang berbeda dari guru mata pelajaran lainnya. TPG untuk guru PAI bersumber dari Kementerian Agama, sedangkan untuk guru mata pelajaran lain berasal dari Dinas Pendidikan. Penyamaan nominal TPG diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan guru PAI.
Pengadaan Guru P3K dari SIAGA Permintaan untuk pengadaan guru P3K PAI tidak hanya berdasarkan data dari Dapodik, tetapi juga harus mempertimbangkan SIAGA sebagai basis data guru PAI. Hal ini penting untuk menghindari kesalahan pengangkatan, seperti yang terjadi tahun lalu, di mana banyak guru dari mata pelajaran lain yang tidak mengajar PAI mendaftar P3K hanya karena status Dapodik yang aktif dan memiliki ijazah keagamaan.
Surat Tugas untuk Guru Honor MGMP PAI SMP mengeluhkan kesulitan dalam mendapatkan Surat Tugas dari kepala dinas untuk guru honor yang mengajar di sekolah negeri. Sejak adanya memoratorium pada tahun 2023 mengenai pelarangan pengangkatan pegawai honor di instansi pemerintah, situasi ini menjadi semakin sulit. Mereka berharap adanya kejelasan dan kemudahan dalam pengeluaran surat tugas untuk guru honor.
Kepastian Hukum untuk GPAI SMP Permasalahan hukum yang dihadapi oleh Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) SMP juga menjadi sorotan. Para guru berharap adanya kepastian hukum agar mereka tidak terjebak dalam masalah hukum, terutama dalam mendisiplinkan siswa, seperti yang baru-baru ini terjadi.
Pencerahan tentang Pendidikan Politik. MGMP PAI SMP juga mengusulkan agar Anggota Dewan bisa memberikan pencerahan mengenai pendidikan politik bagi Guru PAI SMP Kab. Bogor. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran politik dan mendorong GPAI SMP untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan politik Kabupaten Bogor. Guru yang akan memotivasi muridnya untuk melek politik. Tujuannya adalah agar orang-orang baik diharapkan bisa masuk politik untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Silaturahmi ini merupakan langkah positif dalam menjembatani komunikasi antara guru PAI SMP dengan pihak legislatif. Diharapkan, dengan adanya perhatian dan dukungan dari Ketua Komisi IV DPRD, berbagai permasalahan yang dihadapi dapat segera teratasi, sehingga pendidikan agama di Kabupaten Bogor dapat berjalan dengan lebih baik dan berkualitas. MGMP PAI SMP berharap agar semua aspirasi yang disampaikan dapat menjadi perhatian serius dan segera ditindaklanjuti demi kesejahteraan para guru dan kualitas pendidikan di Kabupaten Bogor.